REMBANG — Pemerintah Desa Mojowarno menerima piagam penghargaan Desa Antikorupsi Tahun 2025 dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Rembang, Harno, kepada Kepala Desa Mojowarno, Sumanto, dalam kegiatan yang berlangsung di Convention Hall Aston Hotel Rembang, Selasa (27/10/2026).

Penyerahan penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian penutup kegiatan Desa Antikorupsi Kabupaten Rembang Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap desa-desa peserta program Desa Antikorupsi sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala Desa Mojowarno, Sumanto, menerima piagam penghargaan secara langsung bersama kepala desa dari desa-desa peserta lainnya. Di antaranya Desa Sendang, Kecamatan Kragan; Desa Punggurharjo, Kecamatan Pancur; Desa Mantingan, Kecamatan Bulu; dan Desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem.

Penerimaan penghargaan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Desa Mojowarno dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi prinsip antikorupsi. Penghargaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip antikorupsi perlu diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan desa yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, hingga pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Penyerahan piagam penghargaan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparatur pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk terus menjaga integritas, meningkatkan transparansi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat antikorupsi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga.” tegas pakde Harno, sapaan akrabnya.

Kepala Desa Mojowarno, Sumanto, menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima merupakan motivasi untuk terus memperkuat komitmen pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami menyadari bahwa menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Ke depan, kami berharap semangat antikorupsi semakin tertanam dalam setiap pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Mojowarno.” uangkapnya.

Keberhasilan mewujudkan desa yang berintegritas membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Pengawasan sosial, keterbukaan informasi, serta budaya berani menyampaikan masukan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang dipercaya masyarakat.

“Desa antikorupsi bukan hanya tentang penghargaan, tetapi tentang bagaimana pemerintah desa dapat menjalankan amanah dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga integritas dan mendukung pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan bersama.” imbuuhnya.

Melalui penerimaan piagam penghargaan Desa Antikorupsi Tahun 2025, Pemerintah Desa Mojowarno diharapkan semakin konsisten dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, memperkuat keterbukaan pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Penghargaan ini bukan menjadi akhir dari upaya membangun pemerintahan desa yang bersih, melainkan pengingat untuk terus menjaga amanah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan integritas, Pemerintah Desa Mojowarno berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.[R]