[KBR|Warita Desa] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mewacanakan penghapusan Ujian Nasional (UN).

Wacana itu lantas didukung oleh Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema. Menurut Doni, UN sulit membuat murid jadi pintar.

"Mereka ujian terlalu banyak, akhir semester, ujian sekolah/UASBN, lalu persiapan UTBK, kan terlalu capek. Nanti rezim kita itu rezim ujian, yang meminta anak selalu ujian," kata Doni kepada KBR, Kamis (5/12/2019).

"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua," kata Doni.

Doni pun mengusulkan, sebagai ganti UN, pemerintah bisa menggunakan sistem zonasi untuk mengatur penerimaan murid di jenjang sekolah dasar dan menengah.

"Kalau UN dihapus, sistem zonasi bisa menjadi salah satu syarat untuk seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Nah, tinggal sekarang kita pikirin dari SMA ke perguruan tinggi," kata Doni.

UN Hanya Mengukur Hafalan

Kritik terhadap UN juga disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno.

Menurut Totok, UN hanya mengukur kemampuan hafalan murid, tapi belum menyentuh kemampuan bernalarnya.

"Memang UN lebih pada kemampuan mengingat dan menghafal anak. Beberapa tahun terakhir kita sudah intervensi dengan soal daya nalar tingkat tinggi, namun ternyata kurang efektif, karena soal seperti itu tidak bisa dikenalkan tetapi harus mengubah budaya," kata Totok, seperti dilansir Antara, Kamis (5/12/2019).

Karena itu, Totok menilai sistem penilaian lewat UN harus diubah. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan jumlah guru, serta peningkatan kemampuan mengajar mereka.

Oleh : Heru Haetami, Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Rubrik Berita ini, adalah hasil kerjasama website desa mojowarno dengan jaringan berita KBR68H Jakarta, yang dipublikasikan secara merata di seluruh Indonesai. Sehingga isi dan konten yang ada, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari KBR68H